Menguji Dalil dalam Peradilan Semu, Mengurai Kendala Berperkara di PTUN Banda Aceh

Menguji Dalil dalam Peradilan Semu, Mengurai Kendala Berperkara di PTUN Banda Aceh Oleh: Muhammad Zuchri Nasuha Lubis, S.H., M.Si. (Hakim PTUN Banda Aceh) BANDA ACEH – Apa yang harus diperiksa hakim ketika penggugat mengajukan bukti surat dan saksi memberikan keterangan? Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) berlatih menjawab pertanyaan itu dalam peradilan semu di Ruang […]

Continue Reading

Pelatihan Ditutup, Pertimbangan Berbasis HAM Menjadi Bekal Hakim Mengadili Perkara Pengadaan Tanah

Pelatihan Ditutup, Pertimbangan Berbasis HAM Menjadi Bekal Hakim Mengadili Perkara Pengadaan Tanah Oleh: Muhammad Zuchri Nasuha Lubis, S.H., M.Si. (Hakim PTUN Banda Aceh) JAKARTA – Penyusunan pertimbangan hukum berbasis hak asasi manusia menjadi penekanan pada sesi akhir pelatihan pengadaan tanah bagi hakim PTUN. Melalui empat kasus latihan, peserta menghubungkan aturan, fakta, dan dampak keputusan terhadap […]

Continue Reading

Pengakuan dan Persetujuan Kolektif Menjadi Dasar Perlindungan Masyarakat Adat

Pengakuan dan Persetujuan Kolektif Menjadi Dasar Perlindungan Masyarakat Adat Oleh: Muhammad Zuchri Nasuha Lubis, S.H., M.Si. (Hakim PTUN Banda Aceh) JAKARTA – Perlindungan masyarakat adat dalam pengadaan tanah berangkat dari keberadaan komunitas, hubungannya dengan wilayah, dan kepentingan kolektif yang terdampak pembangunan. Dokumen pengakuan perlu dibaca bersama sejarah, kelembagaan adat, serta proses pengambilan keputusan masyarakat agar […]

Continue Reading

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Memerlukan Akses Peradilan yang Efektif

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Memerlukan Akses Peradilan yang Efektif Oleh: Muhammad Zuchri Nasuha Lubis, S.H., M.Si. (Hakim PTUN Banda Aceh) JAKARTA – Perlindungan masyarakat hukum adat dalam pengadaan tanah memerlukan akses peradilan yang memperhatikan hambatan nyata warga. Keterbatasan dokumen, bahasa, teknologi, dan jarak menuju pengadilan dapat memengaruhi kemampuan mereka mempertahankan kepentingan. Pemeriksaan perkara juga perlu […]

Continue Reading

Hakim Perlu Menguji Kualitas Partisipasi Warga dalam Pengadaan Tanah

Hakim Perlu Menguji Kualitas Partisipasi Warga dalam Pengadaan Tanah Oleh: Muhammad Zuchri Nasuha Lubis, S.H., M.Si. (Hakim PTUN Banda Aceh) JAKARTA – Kualitas konsultasi publik dalam pengadaan tanah perlu diperiksa melalui kesempatan warga memahami rencana, menyampaikan keberatan, dan memengaruhi keputusan. Dokumen kehadiran perlu dibaca bersama proses yang benar-benar dialami masyarakat. Bagi hakim, pemeriksaan tersebut penting […]

Continue Reading

Klaim Kepentingan Umum Harus Diuji dalam Pengadaan Tanah

Klaim Kepentingan Umum Harus Diuji dalam Pengadaan Tanah Oleh: Muhammad Zuchri Nasuha Lubis, S.H., M.Si. (Hakim PTUN Banda Aceh) JAKARTA-SINGAPURA – Alasan kepentingan umum dalam pengadaan tanah memerlukan pengujian atas tujuan, cara pelaksanaan, dan akibatnya terhadap warga. Hakim perlu menilai manfaat yang hendak dicapai pemerintah, kerugian masyarakat terdampak, serta kemungkinan mencapai tujuan pembangunan melalui cara […]

Continue Reading

Kemakmuran Warga Menjadi Ukuran Penguasaan Negara atas Tanah

Kemakmuran Warga Menjadi Ukuran Penguasaan Negara atas Tanah Oleh: Muhammad Zuchri Nasuha Lubis, S.H., M.Si. (Hakim PTUN Banda Aceh) JAKARTA – Penguasaan negara atas tanah perlu dipertanggungjawabkan melalui manfaat yang diterima masyarakat. Bagi hakim, pengujian keputusan pertanahan memerlukan penelusuran riwayat penguasaan, hubungan warga dengan tanah, serta akibat pembangunan terhadap kehidupan mereka. Jaminan kemakmuran rakyat dalam […]

Continue Reading